Semarang, Jawa Tengah – Provinsi Jawa Tengah bersiap mencatat lompatan besar dalam sektor ketahanan pangan nasional melalui rencana pembangunan peternakan sapi perah terpadu berskala besar di Kabupaten Brebes.
Proyek strategis ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Investasi yang digarap PT Global Dairy Bersama (GDB), bagian dari Djarum Group, tersebut diyakini tidak hanya akan meningkatkan produksi susu nasional, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah secara signifikan.
“Saya sebagai gubernur sangat mendukung. Kita harus support agar Brebes menjadi kabupaten yang berdaya saing,” ujar Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian bersama jajaran GDB di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, Jawa Tengah saat ini menjadi salah satu tujuan utama investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Kondisi keamanan yang kondusif, kepastian hukum, kemudahan perizinan, serta tenaga kerja yang kompetitif menjadi faktor utama daya tarik tersebut.
Lebih lanjut, Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah daerah membuka ruang luas bagi investasi yang mendukung swasembada pangan, termasuk sektor peternakan sapi perah.
“RPJM 2026 kita fokus pada swasembada pangan, termasuk susu. Maka investasi seperti ini sangat strategis,” tegasnya.
Direktur Jenderal PKH Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengungkapkan, proyek ini berpotensi menjadi mega farm sapi perah terbesar di Indonesia, dengan kapasitas lebih dari 30.000 ekor sapi.
“Jika terwujud, ini akan menjadi yang terbesar. Saat ini, peternakan terbesar dalam satu hamparan baru sekitar 20.000 ekor,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mega farm tersebut diproyeksikan mampu menyumbang hingga 18 persen produksi susu nasional.
Saat ini, produksi susu dalam negeri baru mencapai sekitar 1 juta ton per tahun, jauh dari kebutuhan nasional sebesar 4,7 juta ton.
“Artinya, sekitar 80 persen masih impor. Kehadiran proyek ini akan sangat membantu menekan ketergantungan tersebut,” jelasnya.
Selain itu, proyek ini juga berpotensi mendongkrak posisi Jawa Tengah dalam peta produksi susu nasional.
Saat ini, Jawa Tengah berada di peringkat ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat.
“Ke depan, Jawa Tengah bisa naik ke peringkat dua, bahkan menyamai Jawa Timur,” tambah Agung.
Pemerintah pusat, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari penyediaan bibit sapi impor dari sejumlah negara hingga penguatan sistem kesehatan hewan guna mencegah penyakit seperti PMK dan LSD.
Sementara itu, perwakilan PT GDB, Ihsan Mulia Putri, menyampaikan, proyek ini dirancang sebagai peternakan modern berbasis teknologi dengan konsep berkelanjutan dan terintegrasi.
“Ini bukan sekadar peternakan, tetapi ekosistem dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Mega farm yang akan dibangun di atas lahan seluas 710 hektare ini mengusung konsep close loop system, di mana limbah ternak diolah menjadi biogas sebagai sumber energi, dan residunya dimanfaatkan sebagai pupuk. Sistem daur ulang air juga akan diterapkan untuk efisiensi sumber daya.
Proyek ini ditargetkan memiliki populasi sekitar 28.000 sapi perah dengan produksi mencapai 180.000 ton susu per tahun.
Selain itu, akan dibangun fasilitas pengolahan susu, pabrik pakan, serta kawasan perkebunan jagung untuk mendukung kebutuhan pakan ternak.
“Kontribusinya terhadap produksi nasional bisa mencapai 18 persen, dan untuk Jawa Tengah bisa meningkatkan produksi hingga dua kali lipat,” ungkap Ihsan.
Dari sisi sosial ekonomi, proyek ini diproyeksikan melibatkan sekitar 5.000 petani untuk penyediaan pakan di lahan 2.000 hektare, serta menggandeng sekitar 8.000 peternak dalam pengembangan sapi perah.
“Ini juga bentuk pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Persiapan lahan akan dimulai pada Juni 2026, sementara pembangunan ditargetkan rampung pada akhir 2027.
Produksi perdana (first milking) dijadwalkan berlangsung pada Desember 2027.
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyambut baik investasi tersebut dan menyebutnya sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini kebanggaan bagi kami. Investasi ini berskala nasional dan bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Brebes,” ujarnya.
Ia berharap proyek ini mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta memperkuat sektor peternakan sebagai pilar ketahanan pangan daerah.
“Kami siap mendukung penuh sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku,” ungkapnya.***
Semarang, Jawa Tengah – Provinsi Jawa Tengah bersiap mencatat lompatan besar dalam sektor ketahanan pangan nasional melalui rencana pembangunan peternakan sapi perah terpadu berskala besar di Kabupaten Brebes.
Proyek strategis ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Investasi yang digarap PT Global Dairy Bersama (GDB), bagian dari Djarum Group, tersebut diyakini tidak hanya akan meningkatkan produksi susu nasional, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah secara signifikan.
“Saya sebagai gubernur sangat mendukung. Kita harus support agar Brebes menjadi kabupaten yang berdaya saing,” ujar Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian bersama jajaran GDB di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, Jawa Tengah saat ini menjadi salah satu tujuan utama investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
Kondisi keamanan yang kondusif, kepastian hukum, kemudahan perizinan, serta tenaga kerja yang kompetitif menjadi faktor utama daya tarik tersebut.
Lebih lanjut, Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah daerah membuka ruang luas bagi investasi yang mendukung swasembada pangan, termasuk sektor peternakan sapi perah.
“RPJM 2026 kita fokus pada swasembada pangan, termasuk susu. Maka investasi seperti ini sangat strategis,” tegasnya.
Direktur Jenderal PKH Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengungkapkan, proyek ini berpotensi menjadi mega farm sapi perah terbesar di Indonesia, dengan kapasitas lebih dari 30.000 ekor sapi.
“Jika terwujud, ini akan menjadi yang terbesar. Saat ini, peternakan terbesar dalam satu hamparan baru sekitar 20.000 ekor,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mega farm tersebut diproyeksikan mampu menyumbang hingga 18 persen produksi susu nasional.
Saat ini, produksi susu dalam negeri baru mencapai sekitar 1 juta ton per tahun, jauh dari kebutuhan nasional sebesar 4,7 juta ton.
“Artinya, sekitar 80 persen masih impor. Kehadiran proyek ini akan sangat membantu menekan ketergantungan tersebut,” jelasnya.
Selain itu, proyek ini juga berpotensi mendongkrak posisi Jawa Tengah dalam peta produksi susu nasional.
Saat ini, Jawa Tengah berada di peringkat ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat.
“Ke depan, Jawa Tengah bisa naik ke peringkat dua, bahkan menyamai Jawa Timur,” tambah Agung.
Pemerintah pusat, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari penyediaan bibit sapi impor dari sejumlah negara hingga penguatan sistem kesehatan hewan guna mencegah penyakit seperti PMK dan LSD.
Sementara itu, perwakilan PT GDB, Ihsan Mulia Putri, menyampaikan, proyek ini dirancang sebagai peternakan modern berbasis teknologi dengan konsep berkelanjutan dan terintegrasi.
“Ini bukan sekadar peternakan, tetapi ekosistem dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Mega farm yang akan dibangun di atas lahan seluas 710 hektare ini mengusung konsep close loop system, di mana limbah ternak diolah menjadi biogas sebagai sumber energi, dan residunya dimanfaatkan sebagai pupuk. Sistem daur ulang air juga akan diterapkan untuk efisiensi sumber daya.
Proyek ini ditargetkan memiliki populasi sekitar 28.000 sapi perah dengan produksi mencapai 180.000 ton susu per tahun.
Selain itu, akan dibangun fasilitas pengolahan susu, pabrik pakan, serta kawasan perkebunan jagung untuk mendukung kebutuhan pakan ternak.
“Kontribusinya terhadap produksi nasional bisa mencapai 18 persen, dan untuk Jawa Tengah bisa meningkatkan produksi hingga dua kali lipat,” ungkap Ihsan.
Dari sisi sosial ekonomi, proyek ini diproyeksikan melibatkan sekitar 5.000 petani untuk penyediaan pakan di lahan 2.000 hektare, serta menggandeng sekitar 8.000 peternak dalam pengembangan sapi perah.
“Ini juga bentuk pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.
Persiapan lahan akan dimulai pada Juni 2026, sementara pembangunan ditargetkan rampung pada akhir 2027.
Produksi perdana (first milking) dijadwalkan berlangsung pada Desember 2027.
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menyambut baik investasi tersebut dan menyebutnya sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini kebanggaan bagi kami. Investasi ini berskala nasional dan bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Brebes,” ujarnya.
Ia berharap proyek ini mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta memperkuat sektor peternakan sebagai pilar ketahanan pangan daerah.
“Kami siap mendukung penuh sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku,” ungkapnya.***
Jakarta - Komitmen dan langkah serius dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi krisis sampah.
Tiga aglomerasi pengolahan sampah regional, yakni Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Ray, disiapkan untuk memangkas hingga 3.000 ton sampah per hari sekaligus mempercepat target nasional pengelolaan sampah.
Keseriusan pemerintah provinsi tersebut ditunjukkan melalui pengembangan sistem pengolahan sampah berbasis aglomerasi. Komitmen itu ditegaskan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama tujuh kepala daerah dengan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Dua aglomerasi baru yang disepakati adalah Pekalongan Raya dan Tegal Raya. Aglomerasi Pekalongan Raya meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Batang, dengan lokasi pengolahan terpusat di Kota Pekalongan.
Sementara Tegal Raya mencakup Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes, dengan fasilitas pengolahan di Kabupaten Tegal.
Kedua kawasan ini melengkapi aglomerasi Semarang Raya yang telah lebih dulu berjalan, sehingga total terdapat tiga aglomerasi pengolahan sampah di Jawa Tengah.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyebut, keberadaan tiga aglomerasi tersebut diproyeksikan mampu mengurangi sampah hingga 3.000 ton per hari.
Angka ini menjadi kontribusi signifikan terhadap total timbunan sampah Jawa Tengah yang mencapai sekitar 17.300 ton per hari.
“Ini langkah konkret yang langsung berdampak pada pengurangan sampah nasional. Meski begitu, masih ada sekitar 14.300 ton per hari yang menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Hanif menambahkan, pengembangan aglomerasi merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah secara terintegrasi.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembentukan 35 aglomerasi pengolahan sampah di berbagai daerah.
“Total aglomerasi se Indonesia yang akan kami sampaikan ke Presiden berjumlah 35, termasuk terakhir Tegal Raya dan Pekalongan Raya,” ungkap Hanif.
Ia juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Ahmad Luthfi yang dinilai progresif dan serius dalam menangani sampah.
Hingga saat ini, capaian pengelolaan sampah di provinsi tersebut telah mencapai 30 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 26 persen.
Menurut Hanif, Jawa Tengah termasuk provinsi dengan pengolahan sampah yang bagus. Ini capaian yang baik dan mendukung target RPJMN 2026 sebesar 63,41 persen.
“Terima kasih atas antusiasme dan kerja keras Gubernur yang cukup cepat dalam mengatasi dinamika di Jawa Tengah. Apalagi didukung Kepala Dinas yang trengginas,” puji Hanif.
Selain Gubernur Ahmad Luthfi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Widi Hartanto, penandatanganan nota kesepahaman dan kesepakatan juga dilakukan oleh tujuh kepala daerah dan kepala dinas di aglomerasi Pekalongan Raya dan Tegal Raya.
Ada Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Plt Bupati Pekalongan Sukirman, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Bupati Batang M Faiz Kurniawan,
Kemudian Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, dan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
Sementara itu, Ahmad Luthfi menegaskan, langkah selanjutnya adalah percepatan implementasi di lapangan.
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa ditunda mengingat tren peningkatan timbulan sampah yang mencapai 8-11 persen setiap tahun.
"Harapan kita setelah penandatanganan ini segera dieksekusi pelaksanaan pengelolaan sampah di dua wilayah aglomerasi ini," kata Gubernur.
Dijelaskan, total timbulan sampah di Jawa Tengah mencapai sekitar 6,34 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 30 persen yang terkelola dengan baik, sementara sisanya masih belum tertangani optimal.
Secara umum kondisi di aglomerasi Pekalongan Raya dan Tegal Raya pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut: Kota Pekalongan 162,27 ton/hari (39,85%), Kabupaten Pekalongan 402,95 ton/hari (26,33%),
Kemudian Kabupaten Batang 472,46 ton/hari (11,80%), Kabupaten Pemalang 467,92 ton/hari (33,92%), Kota Tegal 176,29 ton/hari (32,06%), Kabupaten Tegal 661,94 ton/hari (11,22%), dan Kabupaten Brebes 1.033,21 ton/hari (2,32%).
"Aglomerasi ini dimaksudkan jika sampah kita di atas 1000 ton, harus menjadi zonasi sampah regional. Di daerah lain juga sama. Mereka rata-rata di bawah 1.000 ton sudah melaksanakan yaitu dengan cara RDF. Misalnya Magelang, Banyumas, Cilacap dan lain sebagainya," jelasnya.
Untuk itu, Pemprov Jateng telah menyiapkan berbagai langkah strategis, mulai dari pembentukan satuan tugas (satgas) sampah hingga tingkat desa dan kelurahan, penyusunan roadmap pengelolaan sampah, hingga penguatan teknologi ramah lingkungan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), serta menggalakkan Gerakan Jawa Tengah ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).
“Pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu hingga hilir. Kunci utamanya adalah kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya,” tegas Ahmad Luthfi.
Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis wilayah ini, Jawa Tengah menargetkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, efisien, dan ramah lingkungan dalam beberapa tahun ke depan.***
Makassar, Sulawesi Selatan – Kantor Imigrasi Makassar berhasil menggagalkan upaya penipuan dokumen negara yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Republika Rakyat Tiongkok (RRT). WNA tersebut diduga memberikan keterangan tidak benar dan menggunakan dokumen kependudukan palsu untuk pengajuan Paspor Republik Indonesia.
Kasus ini bermula, saat seorang pria yang mengaku bernama AT datang ke Kantor Imigrasi Makassar untuk mengajukan paspor. Namun, petugas menaruh kecurigaan karena pemohon tidak fasih berbahasa Indonesia.
Kecurigaan petugas terbukti saat sistem pemindaian menemukan kecocokan data biometrik. Foto pemohon identik dengan data WNA asal RRT atas nama LJ. Mengetahui dirinya sedang dalam pemeriksaan mendalam, pemohon berinisial LJ tersebut melarikan diri dari ruang tunggu pelayanan sebelum pemeriksaan selesai.
Berdasarkan pengecekan Sistem, terungkap bahwa LJ adalah warga negara RRT. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap adanya manipulasi data kependudukan yang sistematis. Koordinasi dengan Disdukcapil Kota Makassar memastikan bahwa KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran atas nama AT adalah tidak sah.
Kepala Kantor Imigrasi Makassar Abdi Widodo Subagio menyatakan bahwa kasus ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah gelar perkara pada Februari 2026 Silam.
"Perkara telah memenuhi unsur untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kami telah berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Sulsel untuk Persiapan penerbitan SPDP dan langkah hukum selanjutnya," jelasnya, dalam keterangan tertulisnya Senin (13/4/2026).
Saat ini, barang bukti berupa fotocopy dokumen palsu, rekaman CCTV, dan data perlintasan telah diamankan. Meskipun keberadaan LJ saat ini belum diketahui, pihak Imigrasi telah memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar Subject of Interest (SOI) dan daftar cekal untuk mencegah pelaku melarikan diri ke luar negeri.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memberikan apresiasi bagi petugas yang mengidentifikasi pemalsuan dokumen ini dan menegaskan bahwa jajarannya tidak akan memberikan ruang bagi praktik pemalsuan identitas yang merusak integritas dokumen negara.
"Kami telah menginstruksikan seluruh kantor imigrasi untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperketat proses verifikasi faktual terhadap dokumen kependudukan," ujar Hendarsam Marantoko. Ia menambahkan, "Imigrasi akan menindak tegas segala bentuk upaya pemberian data tidak sah demi memperoleh dokumen perjalanan RI, utamanya kepada pihak yang mencoba mengelabui hukum keimigrasian kita, demi menjaga kedaulatan serta keamanan nasional.".
ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti prosedur resmi dalam pengurusan paspor dan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait keberadaan orang asing di lingkungannya. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem administrasi keimigrasian Indonesia
Semarang, Jawa Tengah - Masa libur Lebaran 2026 mendorong lonjakan kunjungan wisata di Jawa Tengah. Tercatat, jumlah wisatawan meningkat 5,25 persen dibanding tahun lalu, dengan destinasi berbasis kawasan kota dan ikon budaya menjadi magnet utama di tengah tren baru visual tourism. Dinas
Yokohama, Jepang Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, meresmikan Masjid As Sholihin di Yokohama, Jepang, Jumat (10/04/2026). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran masjid sebagai pusat ibadah, persatuan, dan pembinaan akhlak umat Islam, khususnya bagi diaspora