Pj Gubernur Sulsel Sebut Sektor Kelautan dan Perikanan Harus Jadi Perhatian
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan menyebut bahwa bidang kelautan dan perikanan harus mendapatkan perhatian pemerintah, utamanya wilayah Kabupaten Takalar.
Takalar, Sulawesi Selatan – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan menyebut bahwa bidang kelautan dan perikanan harus mendapatkan perhatian pemerintah, utamanya wilayah Kabupaten Takalar. Hal tersebut Bahtiar sampaikan berdasarkan data yang menyebutkan bahwa di Sulawesi Selatan terdapat lebih dari 200 ribu orang warga yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Utamanya di Kabupaten Takalar yang terdapat 16 ribu orang yang bermatapencaharian sebagai nelayan.
“Banyaknya yang memiliki mata pencaharian di bidang ini, sehingga kelautan dan perikanan harus menjadi perhatian. Jika bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, maka kesejahteraan Sulsel akan maju,” sebut Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, Minggu, (3/12/2023).
Hal tersrbut diungkap Bahtiar dalam peninjauan ke Pelabuhan Perikanan Boddia, Kabupaten Takalar,
“Jadi itu semakin membuat kita harus lebih konsentrasi, ternyata pantai kita luas dan panjang, serta potensinya besar sekali. Takalar saja 74 kilometer,” kata Bahtiar.
Tidak hanya itu, Penjabat Gubernur ini juga berencana akan memperbaiki pengelolaan pelabuhan dengan penyaluran bantuan dari pemerintah, baik dari APBD maupun APBN, termasuk dengan mencari solusi alternatrif untuk peningkatan kinerja dan kualitas dari pelabuhan.
Dikesempatan yang sama Bahtiar juga melakukan peninjauan Stasiun Pasang Surut Air Laut, alat yang salah satu fungsinya untuk mendeteksi dini tsunami (Early warning system/Ina-TEWS).
“Ini dihadirkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan BMKG dan Kemenhubla. Kami menggunakan sensor radar dan sensor pressure untuk menentukan ketinggian air laut,” jelas Staf Badan Informasi Geospasial, Hadi Wijaya.
Data yang diperoleh dari tersebut terkirim terus menerus secara kontinyu ke database di BIG di Cibinong, Bogor, yang nantinya akan dikirim ke BMKG untuk dianalisis terkait dengan kondisi permukaan air laut. Diantaranya dengan memberikan peringatan terhadap adanya anomali air.
“Sehingga kami nanti di BIG sebagai penyedia data dan BMKG memutuskan dari data tersebut terkait ada atau tidaknya potensi tsunami,” terangnya.***
