Petani Keluhkan Pupuk Bersubsidi Langka, Ini Respon Komisi VII DPR RI
Kelangkaan pupuk yang meresahkan petani mendapat respon dari Komisi VII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan pupuk berperan penting dalam mendorong peningkatan produksi sektor pertanian yang mendukung program ketahanan pangan nasional.
Palembang – Kelangkaan pupuk yang meresahkan petani mendapat respon dari Komisi VII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan pupuk berperan penting dalam mendorong peningkatan produksi sektor pertanian yang mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya permasalahan pupuk di Indonesia mencakup sektor hulu dan hilir.
Dikutip dari laman resmi DPR RI, terkait hal tersebut Komisi VII DPR mengajak dialog PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai mitra kerja Komisi VII DPR RI untuk mencari solusi terbaik agar bisa memenuhi kebutuhan petani.
Mengingat dari sisi hilir, kelangkaan pupuk terutama pupuk bersubsidi hampir tiap tahun dikeluhkan oleh petani.
“Hal tersebut diakibatkan karena pendataan alokasi pupuk bersubsidi melalui elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang tidak akurat serta adanya praktek penyelewengan distribusi pupuk di lapangan,” ungkap Eddy saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (19/2/2022).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, di sektor hulu, industri pupuk beberapa kali juga mengalami kesulitan jaminan alokasi pasokan gas dalam berproduksi dan isu inefisiensi akibat beberapa pabrik pupuk di tanah air yang telah berumur puluhan tahun.
