KesehatanOpini

Menyoal Kisruh Beleid Perpres KRIS BPJS Kesehatan

Pada 8 Mei 2024, Presiden akhirnya menerbitkan Perpres 59/2024 ikhwal Jaminan Kesehatan. Melalui Beleid ini, diharapkan akan memberikan angin segar bagi perbaikan sistem kelas pelayanan kesehatan oleh BPJS, yang selama ini dianggap masih diskriminatif.

Oleh: King Faisal Sulaiman

Pada 8 Mei 2024, Presiden akhirnya menerbitkan Perpres 59/2024 ikhwal Jaminan Kesehatan. Melalui Beleid ini, diharapkan akan memberikan angin segar bagi perbaikan sistem kelas pelayanan kesehatan oleh BPJS, yang selama ini dianggap masih diskriminatif.

Secara konsep sistem BPJS sdah baik dan menjadi jalan menuju Indonesia dengan UHC (Universal Health Coverage) yang mumpuni. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, masih banyak yang patut dibenahi. Penerapan sistem kelas akan digantikan dengan mono kelas yakni Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Sistem KRIS  ditargetkan akan berlaku efktif pada 30 Juni 2024, bagi seluruh rumah sakit di Indoensia. Terdapat kewajiban menyediakan tempat tidur KRIS bagi rumah  sakit plat merah, sebesar 60 %; sedangkan rumah sakit swasta di kisaran 40%. Hal ini bukanlah target yang mudah untuk diwujudkan akan tetapi sudah menjadi perintah Perpres yang wajib dipenuhi.

Sepintas kebijakan ini cukup logis untuk jangka pendek karena amanat UU 40/2004 mengenai sistem jaminan sosial nasional/SJSN sudah terkaver. BPJS tetap menjadi operator utamanya. Konsitutusi menekankan, setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

KRIS diharapkan menghapus disparitas pelayanan BPJS kesehatan selama ini. Namun KRIS bukanlah problem solver jangka panjang. Yang mesti dievaluasi justru titik hulu kebijakan yakni grand design reformasi sistem jaminan sosial secara komprehensif.

Lambannya Tranformasi BPJS

Perspektif UU Kesehatan (17/2023) menegaskan, bahwa setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya dan mendapatkan perawatan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Banyak bentuk upaya yang dilakukan untuk menunjang pembangunan kesehatan.

Upaya kesehatan ini bersifat komprehensif dan juga holistik serta memiliki tujuan agar penduduk Indonesia mendapatkan haknya untuk sehat. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mencapai peningkatan kesehatan tersebut adalah melalui UU BPJS (24/2011).

Sejak berlakunya UU BPJS, terjadi peralihan atau proses transformasi penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia.  Hanya saja proses transforamsi hingga sekarang belum berjalan mulus. Merujuk pada Pasal 5 UU BPJS maka, skema BPJS dibagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keduanya merupakan hasil transformasi dari empat BUMN mencakup: PT ASKES; Jamsostek; ASABRI dan TASPEN.  

PT ASKES beralih menjadi BPJS Kesehatan dan mulai aktif  operasional pada 1 Januari 2014 tanpa likuidasi. Hal ini berlaku juga bagi PT Jamsostek yang beralih menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014, namun aktif operasional pada 1 Juli 2015. 

Sementara ASABRI tetap menjalankan perannya dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk kepentingan operasi militer yang membutuhkan penanganan khusus. Program jaminan kesehatan yang umum dilimpahkan melalui BPJS Kesehatan.

TASPEN sebagai pengelola dana  pensiun untuk pegawai negeri sipil belum diatur mekanismenya secara  detail dalam UU BPJS. Padahal BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis mendapat mandat untuk mengembangkan program pensiun untuk pekerja penerima upah (non PNS). Hanya saja, UU BPJS mengamanatkan keduanya (TASPEN/ASABRI, bertransformasi paling lambat 2029.

1 2 3Laman berikutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button