Kementerian Kesehatan Targetkan 50 Persen Produksi Obat dan Alat Kesehatan Dilakukan di Dalam Negeri pada Akhir 2023
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Dok.Kemenkes)
Jakarta – Kementerian Kesehatan menargetkan 50% obat dan alat kesehatan dapat diproduksi di dalam negeri pada akhir tahun 2023. Sebagai implementasi dari pilar tiga transformasi sistem layanan kesehatan di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada pembukaan pameran Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 di ICE BSD Kamis, (3/11/2022). Proses ini menurut Menkes ditandai dengan adanya penyerahan SPP bahan baku dari BPOM ke industri farmasi yang sudah lakukan change source dari bahan baku obat impor ke bahan baku lokal.
”Kita ingin memastikan bahwa semua vaksin, obat dan alkes sekurangnya 50% bisa diproduksi di dalam negeri. Tadi kita sudah melihat TTD MOU dari produk bahan baku obat yang tadinya impor, kita sudah dorong agar dapat membeli bahan baku dalam negeri,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin, dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan.
Menurut Menkes, dibutuhkan komitmen yang kuat tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari pelaku sektor industri. Untuk itu pihaknya akan memberikan insentif bagi industri untuk dapat membangun vaksin dan alat kesehatan di dalam negeri.
Pada tahun 2022 ini, Kementerian Kesehatan menganggarkan belanja alat kesehatan dan obat-obatan sekitar Rp 38 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 17 triliun dialokasikan untuk belanja obat, vaksin dan alat kesehatan produksi dalam negeri. Di tahun mendatang akan dipastikan lebih banyak lagi pembelian kemenkes untuk produk dalam negeri, lanjut Menkes.
Komitmen lainnya adalah ditandai dengan mampunya industri Indonesia memproduksi vaksin dengan teknologi mRNA. Menurut menkes ke depan teknologi ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan indonesia dalam merespons pandemi selanjutnya.
”Sehingga ke depannya, pembuatan vaksin yang tadinya membutuhkan waktu tahunan, kita bisa membangun vaksin dalam 100 hari sudah bisa masuk uji klinis, bisa kita capai dengan kemampuan yang ada di negara kita,” ujar Menkes.
Ada enam pilar transformasi kesehatan yang diusung Kementerian Kesehatan. Pilar pertama melalui transformasi layanan primer, akan dilakukan revitalisasi 300.000 posyandu dan 10,000 ribu puskesmas di seluruh indonesia, yang difokuskan pada upaya preventif dan promotif hingga skrining kesehatan.
Pada transformasi pilar layanan rujukan, Menkes Budi memastikan semua rumah sakit di 514 Kab/Kota memiliki alat kesehatan yang cukup untuk bisa melayani 4 penyakit utama, yaitu jantung, stroke, kanker, dan ginjal. Sebagai contohnya dengan pemenuhan cathlab yang difungsikan tidak hanya untuk melayani jantung melainkan juga penyakit lain seperti stroke.***
Transformasi pada sistem pembiayaan kesehatan melalui transparansi biaya kesehatan hingga memastikan fitur coordination of benefit untuk layanan BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta.
Transformasi kelima melalui transformasi sistem SDM Kesehatan melalui pemenuhan jumlah dan kualitas dokter dan dokter spesialis, serta kemudahan akses pendidikan. Salah satunya adalah peningkatan jumlah beasiswa dokter spesialis dari 300 menjadi 1.500 beasiswa pada tahun ini.
Selanjutnya transformasi teknologi kesehatan, melalui program satu sehat. Diharapkan pada desember 2023, 80-85% seluruh fasilitas kesehatan sudah terkoneksi dengan sistem satu sehat kementerian kesehatan.
Menkes Berharap semua pihak dapat membantu mewujudkan upaya transformasi kesehatan untuk mewujudkan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Harus menjadi satu gerakan dimana setiap komponen bangsa bisa mengeluarkan modal sosial untuk meraih mimpi setiap insan kesehatan yang ada untuk memastikan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat indonesia bisa di segala usia.***